UUD Tentang Lingkungan Hidup

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang     :  a.      bahwa menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan

merupakan permasalahan yang sangat serius saat ini, maka

dipandang perlu untuk mendorong Pemerintah Kabupaten /

Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan perbaikan

kualitas dan fungsi lingkungan hidup di berbagai daerah;

b.      bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten / Kota

mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup

Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus

Bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH) Tahun 2010;

c.      bahwa dalam rangka pemanfaatan DAK Bidang LH Tahun

2010, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana

Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH)

Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Republik Indonesia.

Mengingat       :  1.      Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

2.      Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3.      Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.      Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Iia

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.      Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6.      Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.      Undang-Undang Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;

8.      Peraturan Pemerintah Nomor : 150 Tahun 2000 tentang

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068)

9.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4161);

10.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten / Kota;

11.    Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12.    Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

13.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;

14.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian

Negara Republik Indonesia;

15.    Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Staf Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

16.    Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor : 04 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis

Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2004-2009;

17.    Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

18.    Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

175.1/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman

Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

19.    Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor : 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium

Lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan    :           PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.   Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2.   Menteri Negara Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Menteri adalah unsure pembantu Presiden yang bertugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab kepada Presiden.

3.   Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.   Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

5.   Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK

Bidang LH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan di bidang lingkungan hidup terutama dalam rangka peningkatan kualitas air yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

6.   Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah institusi atau lembaga

yang berbentuk Badan/Dinas atau Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

7.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

8.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan.

9.   Rencana Definitif yang selanjutnya disebut RD adalah dokumen perencanaan

yang berisikan rencana kegiatan dan anggaran secara rinci.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Tujuan kebijakan pengalokasian DAK Bidang LH adalah agar Pemerintah

Kabupaten / Kota dapat meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan

meningkatkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama

peningkatan kualitas air dan atau disesuaikan dengan isu lingkungan di

daerahnya dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota melalui pengadaan sarana dan prasarana

fisik penunjang.

(2) Sasaran pengalokasian DAK Bidang LH adalah melengkapi sarana dan

prasarana fisik pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pemantauan

kualitas lingkungan dengan mengoptimalkan antara lain

a) . Sarana dan prasarana laboratorium,

b) . Sarana dan prasarana pengolahan sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah

(IPAL) dan biogas

c) Sarana dan prasarana perlindungan sumberdaya air

d) . Sarana dan prasarana sistem informasi lingkungan

e) Alat pemantau kualitas udara

f) . Alat pemantau kualitas tanah

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

(1) Pemantauan kualitas air melalui pengadaan sarana dan prasarana laboratorium

seperti peralatan laboratorium; gedung laboratorium; sarana pengolahan limbah

laboratorium, mobil sampling, speed boat yang dirancang khusus untuk

sampling, atau mobile lab (laboratorium bergerak);

(2) Pengendalian Pencemaran Air: melalui pembangunan unit pengolah sampah

dengan menerapkan prinsip 3 R; pembangunan IPAL untuk Unit Usaha Kecil

dan Menengah (UKM) serta IPAL Medik; dan pembangunan Biogas;

(3) Perlindungan Sumberdaya Air: melalui kegiatan penanaman pohon di sekitar

mata air di luar kawasan hutan; pembuatan sumur resapan untuk perlindungan

sumber air; pembuatan lubang biopori; pembangunan turap; pembangunan

taman hijau di bantaran sungai; pembangunan unit pengolah / pencacah gulma

(tanaman pengganggu); dan pembuatan papan informasi untuk perlindungan

sumberdaya air;

(4) Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan melalui kegiatan

pengadaan perangkat keras komputer dan server, yang diperlukan untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan/atau

menyebarkan informasi dalam rangka pelaporan SLHD;

(5) Pengendalian Pencemaran Udara pada daerah padat industri melalui

pengadaan alat pemantau kualitas udara; alat pembuat asap cair dan alat

pembuat briket arang.;

(6) Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa melalui pengadaan

alat pemantau kualitas tanah

PASAL 4

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan daftar kegiatan

yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan jumlah

alokasi anggaran yang diterima;

(2) Pemilihan dan penetapan kegiatan harus mempertimbangkan kondisi dan

permasalahan lingkungan yang dihadapi; prioritas penanganan masalah;

ketersediaan SDM, keberlanjutan kegiatan secara proposional, serta

memperhatikan efektivitas dan efisiensi kegiatan;

(3) Kabupaten / Kota tidak diperkenankan membeli peralatan laboratorium dengan

jenis dan fungsi yang sama, termasuk laboratorium lingkungan bergerak (mobile

lab)

Pasal 5

(1) Anggaran DAK Bidang LH tidak diizinkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

berikut :

a.   Biaya administrasi proyek;

b.   Biaya penyiapan proyek fisik;

c.   Biaya penelitian;

d.   Biaya pelatihan;

e.   Honor-honor;

 f.   Biaya perjalanan pegawai daerah; dan

g.   Lain-lain biaya umum sejenis termasuk biaya pengambilan sampel untuk

pemantauan kualitas air, udara dan lahan; pengambilan data sampah dan

biaya untuk penyusunan laporan.

(2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

(1) Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai Menteri Teknis menyiapkan petunjuk

teknis pemanfaatan anggaran DAK Bidang LH sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota;

(2) Pelaksana kegiatan DAK Bidang LH 2010 di Daerah adalah instansi teknis yang

bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

(3) Bupati / Walikota penerima DAK Bidang LH wajib mengalokasikan dana

pendamping dari APBD minimal sebesar 10 % dari jumlah DAK yang

diterimanya;

(4) Selain dana pendamping, Bupati / Walikota penerima DAK diminta

mengalokasikan dana penunjang untuk operasional dan kegiatan lainnya

minimal sebesar 10 % dari jumlah DAK yang diterimanya;

(5) Kegiatan DAK Bidang LH 2010 wajib dilaksanakan dengan cara kontraktual

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

khususnya Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden

Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

(6) Petunjuk teknis pemanfaatan DAK Bidang LH Tahun 2010 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

(7) Rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IA, Lampiran IB,

Lampiran IC, Lampiran ID, lampiran IE dan lampiran IF peraturan ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan Anggaran

Pasal 7

Anggaran DAK Bidang LH dikelola sebagaimana DAK bidang atau sektor lainnya

yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan

dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH, yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan dan arahan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 9

1.   Kabupaten / Kota wajib mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium

dalam pemantauan kualitas lingkungan;

2.   Kabupaten / Kota wajib mengoptimalkan penggunaan unit pengolah sampah,

IPAL, teknologi biogas dan sarana prasarana perlindungan sumberdaya air ,

sistem informasi lingkungan, alat pemantau kualitas udara dan alat pemantau

kualitas tanah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup terutama

peningkatan kualitas air.

BAB VII

PENGAWASAN dan PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 10

(1) Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pengawasan fungsional sesuai

dengan bidang kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan ataupun melimpahkan

kewenangannya kepada Pemerintah Propinsi.

(3) Pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi diatur melalui keputusan

Menteri.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 11

Tim pemantau terdiri dari pemantau pusat dan daerah.

Tim Pemantau Pusat terdiri dari :

a.   Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Negara Lingkungan

Hidup;

b.   Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;

c.   Direktur Dana Perimbangan, DJPK, Departemen Keuangan ;

d.   Unit teknis di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Tim Pemantau Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas untuk:

a.   Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan

DAK Bidang LH 2010;

b.   Menyusun format pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan

kegiatan DAK Bidang LH 2010;

c.   Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah

Pusat secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan;

d.   Melakukan pertemuan koordinasi 2 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan.

Pasal 13

Tim Pemantau Daerah terdiri dari :

a.   Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional (PPLH Regional);

b.   Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi.

Pasal 14

Tim Pemantau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas untuk:

a.   Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan

DAK LH 2010 bersama-sama Tim Pemantau Pusat;

b.   Melakukan pertemuan koordinasi dengan daerah penerima DAK Bidang LH

2010 minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk memantau pelaksanaan

DAK.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 15

(1) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi Pusat bersama-sama Tim Pemantau

Daerah (PPLH Regional dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat

Propinsi sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun;

(2) Evaluasi yang dilakukan terutama untuk melihat kesesuaian hasil pelaksanaan

fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan terhadap

pelaksanaan kegiatan dan anggaran DAK Bidang LH tahun berikutnya;

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 16

(1) Bupati/Walikota penerima DAK Bidang LH 2010 wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH kepada Menteri Negara Lingkungan

Hidup Cq. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup dan juga kepada

PPLH Regional dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi.

Laporan tersebut terdiri dari:

a. Laporan hasil pemantauan kualitas air sungai disampaikan paling lambat 1

(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. Laporan hasil pemantauan kualitas udara, disampaikan paling lambat 1

(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. Laporan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa,

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

d. Laporan periodik per-bulan terhadap volume sampah terolah harian untuk

tahun berjalan, disampaikan setiap .bulan;

e. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), disampaikan paling

lambat 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

f. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, disampaikan paling

lambat 1 (satu) bulan setiap triwulan yang bersangkutan berakhir;

g. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan, disampaikan paling lambat 1 (satu)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Berkaitan dengan lingkup yang ditetapkan dalam penyelenggaraan

Dekonsentrasi Bidang LH, yaitu pemantauan pelaksanaan DAK Bidang LH maka

kabupaten / kota juga menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK

Bidang LH kepada Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Laporan dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

(4) Laporan dibuat dalam bentuk word process, sedangkan untuk data atau tabel

dalam spreadsheet, serta harus menyertakan soft copy masing-masing laporan

(dalam Compact Disk) – CD

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

(1) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri Negara

Lingkungan Hidup dapat menghentikan pencairan anggaran DAK Bidang LH

Tahun Anggaran 2010, bagi daerah yang tidak melaksanakan peraturan ini.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2009